Pengamanan Ketat Demo di Kantor Gubernur Kaltim
Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Dalam situasi ini, nama Rudy Mas’ud menjadi sorotan publik karena kebijakan pemerintah daerah turut diprotes. Sejak pagi, personel Brimob Polda Kaltim telah melaksanakan apel gabungan. Oleh karena itu, aparat berupaya memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali.
Brimob Polda Kaltim Siaga dengan Perlengkapan Lengkap
Dalam pelaksanaannya, personel dari Batalyon B Pelopor dan Subden Komposit Gegana diterjunkan langsung ke lapangan. Mereka membawa perlengkapan pengendalian massa seperti tameng, tongkat, serta body vest untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Selain itu, kendaraan taktis seperti Armored Water Cannon (AWC) juga disiagakan. Dengan demikian, kesiapan aparat semakin optimal dalam menjaga stabilitas keamanan selama aksi berlangsung.
Aksi Massa Protes Kebijakan Pemerintah Daerah
Di sisi lain, aksi unjuk rasa digelar oleh berbagai elemen masyarakat yang menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Massa memprotes pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar. Bahkan, mereka menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. Selain itu, tuntutan audit kebijakan, pemberantasan KKN, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD menjadi fokus utama dalam aksi tersebut.
Demo Berujung Ricuh di Malam Hari
Namun demikian, situasi yang awalnya kondusif berubah menjelang malam hari. Ketegangan meningkat ketika sebagian massa mulai bertindak anarkis dengan melempar batu dan botol ke arah petugas. Akibatnya, aparat kepolisian mengambil langkah tegas untuk mengendalikan keadaan. Selanjutnya, polisi membubarkan massa menggunakan water cannon setelah imbauan tidak diindahkan dan kondisi semakin memanas.
Respons Rudy Mas’ud dan Harapan ke Depan
Sementara itu, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Meskipun demikian, ketidakhadirannya secara langsung di tengah massa memicu kekecewaan sebagian peserta aksi. Ke depan, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih terbuka sehingga aspirasi publik tersampaikan dengan baik tanpa memicu konflik.
👁 1692 kali
👁 993 kali
👁 963 kali
👁 1550 kali
👁 1132 kali
👁 1499 kali
👁 1987 kali
👁 1428 kali
👁️ Dilihat 11 kali








