KPK Tahan Bupati Langkat Syah Afandin Kasus Suap Proyek

Penahanan Resmi oleh KPK

Syah Afandin resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat. Selain itu, KPK menegaskan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti awal yang cukup kuat. KPK tahan Bupati Langkat Syah Afandin dalam kasus yang menyeret sejumlah pihak dari unsur pemerintah daerah dan swasta.

Kronologi OTT di Kabupaten Langkat

Kemudian, operasi tangkap tangan dilakukan di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan pada awal Juli 2026. Dalam proses tersebut, tim KPK mengamankan beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek. Namun demikian, sempat muncul dugaan kebocoran informasi sebelum operasi berlangsung. Meski begitu, KPK tetap berhasil melanjutkan proses hukum dan membawa para pihak terkait untuk diperiksa lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

Barang Bukti dan Temuan Penyidik

Selanjutnya, penyidik menemukan sejumlah barang bukti penting berupa uang tunai, valuta asing, serta rekening bank dengan nilai miliaran rupiah. Barang bukti tersebut diduga kuat berasal dari aliran dana suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Bahkan, KPK juga memperlihatkan sebagian uang sitaan dalam konferensi pers sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan proyek.

Dugaan Suap dan Aliran Dana Proyek

Di sisi lain, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan suap proyek, tetapi juga dugaan gratifikasi dalam pengisian jabatan. Proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diduga menjadi objek pengaturan. Oleh karena itu, aliran dana yang mencapai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah terus didalami oleh penyidik. Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan keterlibatan pihak swasta yang memiliki kedekatan politik dengan kepala daerah.

Proses Hukum dan Sikap KPK

Akhirnya, KPK menahan Bupati Langkat Syah Afandin bersama satu tersangka lain untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kasus ini masih dapat berkembang jika ditemukan bukti tambahan. Dengan demikian, KPK tahan Bupati Langkat Syah Afandin menjadi langkah awal dalam penegakan hukum yang lebih luas terhadap dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

-5%