Mutasi Polri Agustus 2026, 11 Irjen Masuk Daftar

Mutasi Polri Agustus 2026 Libatkan 424 Pati dan Pamen

Mutasi Polri Agustus 2026 membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada 30 Agustus 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolri, yaitu ST/1877/VIII/KEP./2026, ST/1878/VIII/KEP./2026, dan ST/1879/VIII/KEP./2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Selain itu, sejumlah personel menjalani pendidikan maupun memasuki masa pensiun. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa rotasi tersebut menjadi bagian dari pembinaan organisasi dan karier personel Polri.

Sebelas Irjen Pol Masuk Daftar Mutasi

Salah satu bagian penting dalam mutasi Polri Agustus 2026 menyangkut 11 perwira berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol. Nama mereka tercantum dalam ST/1877/VIII/KEP./2026. Irjen Pol Roycke Harry Langie mendapat jabatan baru sebagai Astamaops Kapolri setelah sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara. Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun, sedangkan Irjen Pol R. Yoseph Wihastono Yoga Pranoto dipercaya sebagai Wakalemdiklat Polri. Selanjutnya, Irjen Pol Anwar menjadi Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun dan Irjen Pol Jawari mendapat posisi As SDM Kapolri. Irjen Pol Nurworo Danang kemudian menjabat Wairwasum Polri. Sementara itu, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak menjadi Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun dan Irjen Pol Ruslan Ependi mendapat tugas sebagai Koorsahli Kapolri.

Roycke Harry Langie Jadi Astamaops Kapolri

Perubahan jabatan strategis juga terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi atau Astamaops Kapolri. Irjen Pol Roycke Harry Langie kini mendapat amanah tersebut setelah sebelumnya memimpin Polda Sulawesi Utara. Ia menggantikan Komjen Pol Mohammad Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun. Setelah Roycke meninggalkan Sulawesi Utara, Polri menunjuk Brigjen Pol Yudo Hermanto sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Yudo sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri. Perubahan juga menyentuh wilayah Papua Barat Daya dan Riau. Brigjen Pol Hengki Haryadi mendapat tugas sebagai Kapolda Papua Barat Daya, sedangkan posisi Wakapolda Riau selanjutnya diisi Brigjen Pol Simson Zet Ringu.

Perubahan Jabatan di Mabes Polri

Selain pergantian di tingkat kepolisian daerah, mutasi Polri Agustus 2026 turut mengubah sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri. Irjen Pol Jawari dipercaya sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia atau As SDM Kapolri. Ia menggantikan Irjen Pol Anwar yang memasuki masa pensiun. Berikutnya, Irjen Pol Ruslan Ependi mendapat posisi Koordinator Staf Ahli atau Koorsahli Kapolri. Ia menggantikan Irjen Pol Herry Rudolf Nahak yang juga memasuki masa pensiun. Polri turut melakukan perubahan pada sejumlah posisi lain. Langkah tersebut menunjukkan adanya penyegaran organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan tugas dan tantangan kepolisian. Setiap pejabat baru juga diminta segera beradaptasi agar program kerja tetap berjalan secara optimal.

Mutasi Jadi Bagian dari Penyegaran Organisasi

Kapolri menempatkan mutasi dan rotasi sebagai bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel. Penempatan pejabat baru mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, pengalaman, dan tantangan tugas yang dihadapi. Di Polda Riau, misalnya, Brigjen Pol Hengki Haryadi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua Barat Daya setelah sekitar delapan bulan menjabat Wakapolda Riau. Jabatan tersebut kemudian diisi Brigjen Pol Simson Zet Ringu. Polri juga mengganti sejumlah Kapolres di wilayah Riau, termasuk Kapolres Bengkalis, Kapolres Pelalawan, dan Kapolres Indragiri Hulu. Melalui mutasi Polri Agustus 2026, Polri berharap setiap pejabat dapat melanjutkan program yang sudah berjalan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penyegaran tersebut sekaligus menjadi langkah organisasi untuk memperkuat kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

-5%