Bea Cukai Terancam Dibubarkan

Bea Cukai Terancam Dibubarkan Jika Tidak Berbenah

Bea Cukai Terancam Dibubarkan menjadi perhatian publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ultimatum Presiden Prabowo Subianto kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemerintah memberikan waktu hingga September 2026 agar institusi tersebut memperbaiki tata kelola, integritas, dan kualitas pelayanan. Jika tidak terjadi perubahan yang signifikan, pemerintah mempertimbangkan menyerahkan fungsi kepabeanan kepada Société Générale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi internasional asal Swiss. Karena itu, tenggat waktu tersebut menjadi ujian penting bagi DJBC untuk membuktikan hasil reformasi yang sedang berjalan.

Purbaya: Bea Cukai Terancam Dibubarkan Jika Gagal Memenuhi Target

Purbaya menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo bukan sekadar peringatan, melainkan bentuk dorongan agar reformasi di lingkungan Bea Cukai berjalan lebih cepat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajaran DJBC menuntaskan pembenahan sebelum evaluasi pada September 2026. Selain memperbaiki organisasi, pemerintah juga menargetkan peningkatan transparansi, pengawasan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Purbaya bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja di lingkungan DJBC. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap institusi kepabeanan dapat meningkat secara bertahap.

Pelanggaran di Bea Cukai Masih Menjadi Sorotan Pemerintah

Dalam proses evaluasi, pemerintah masih menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di sektor kepabeanan. Misalnya, praktik under invoicing, impor ilegal, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai masih menjadi perhatian serius. Selain itu, indikasi pelanggaran juga disebut masih ditemukan di lingkungan Bea Cukai Jakarta meskipun telah dilakukan pergantian pejabat. Karena itu, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan membuka peluang penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem kepabeanan yang lebih profesional, bersih, dan akuntabel.

SGS Disiapkan Jika Bea Cukai Terancam Dibubarkan

Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sempat mengusulkan pembubaran DJBC dan mengganti sebagian fungsi kepabeanan dengan SGS apabila reformasi tidak berjalan sesuai target. SGS merupakan perusahaan global asal Swiss yang bergerak di bidang inspeksi, pengujian, verifikasi, dan sertifikasi. Bahkan, perusahaan tersebut pernah membantu pengawasan kepabeanan Indonesia pada periode 1985 hingga 1995. Namun demikian, Purbaya memilih meminta kesempatan untuk membenahi DJBC terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemerintah masih memberikan ruang bagi Bea Cukai untuk menunjukkan hasil reformasi sebelum mengambil keputusan yang lebih drastis.

Perbaikan Kinerja Membuat Ancaman Bea Cukai Terancam Dibubarkan Mulai Mereda

Seiring berjalannya proses reformasi, Purbaya menyampaikan bahwa kinerja DJBC mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Karena adanya perbaikan tersebut, pemerintah menilai rencana pengalihan fungsi kepada SGS tidak lagi menjadi prioritas. Meski begitu, ia mengingatkan seluruh pegawai Bea Cukai agar tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, reformasi harus terus dilanjutkan melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem pengawasan, serta pengurangan interaksi langsung yang berpotensi memicu penyimpangan. Pada akhirnya, evaluasi hingga September 2026 akan menjadi penentu apakah pembenahan yang dilakukan benar-benar mampu memenuhi harapan Presiden Prabowo sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

👁️ Dilihat 8 kali