Pabrik Gula Rafinasi Wajib Punya Kebun Tebu, Ganggu Investasi?

Pemerintah kembali menegaskan aturan bahwa pabrik gula rafinasi wajib memiliki kebun tebu. Kebijakan ini bertujuan memperkuat industri gula nasional dan mempercepat swasembada gula. Namun, sejumlah pengamat menilai aturan tersebut dapat memengaruhi kepastian investasi. Pasalnya, industri rafinasi sejak awal dibangun sebagai industri pengolahan, bukan sebagai perusahaan perkebunan. Karena itu, pelaku usaha harus menyiapkan investasi baru apabila aturan diterapkan secara penuh.

Kewajiban Pabrik Gula Rafinasi Berpotensi Mengganggu Investasi

Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai kebijakan ini dapat menimbulkan beban baru bagi perusahaan. Menurutnya, pabrik gula rafinasi memiliki model bisnis yang berbeda dengan pabrik gula berbasis tebu. Industri rafinasi selama ini mengolah raw sugar impor menjadi gula rafinasi. Sementara itu, pengembangan kebun tebu membutuhkan lahan, modal, dan keahlian yang berbeda. Akibatnya, perusahaan harus mengalokasikan investasi besar di luar bisnis utamanya. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat investasi baru di sektor gula.

Ketidakpastian Hukum dan Biaya Produksi Menjadi Tantangan

Selain persoalan investasi, aturan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum. Anthony Budiawan menilai perusahaan yang telah lama beroperasi bisa menghadapi perubahan regulasi yang cukup besar. Di sisi lain, pengamat AEPI Khudori menjelaskan bahwa sebagian besar pabrik gula rafinasi berdiri di kawasan pelabuhan. Lokasi tersebut dipilih karena bahan bakunya berasal dari impor raw sugar. Oleh karena itu, perusahaan harus mengubah sistem produksi apabila diwajibkan mengolah tebu langsung dari kebun. Perubahan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, kenaikan biaya produksi dapat berdampak pada harga gula di pasar.

Swasembada Gula Perlu Reformasi Industri Secara Menyeluruh

Para pengamat menilai swasembada gula tidak cukup dicapai dengan memperluas kebun tebu. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memperbaiki produktivitas dari hulu hingga hilir. Pengamat Jannus TH Siahaan menyebut banyak pabrik gula di Indonesia sudah berusia tua. Selain itu, produktivitas lahan tebu masih tertinggal dibandingkan negara produsen lain. Karena itu, revitalisasi pabrik, penggunaan varietas unggul, mekanisasi panen, dan penerapan precision farming harus menjadi prioritas. Dengan demikian, produktivitas tebu dapat meningkat tanpa membebani pelaku industri secara berlebihan.

Pemerintah Tetap Yakin Aturan Akan Mendukung Industri Gula

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kewajiban pabrik gula rafinasi memiliki kebun tebu bukanlah aturan baru. Ketentuan tersebut telah diatur sejak Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2013. Aturan itu kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Perkebunan Tahun 2014. Meski demikian, tingkat kepatuhan industri masih rendah. Pemerintah berharap seluruh perusahaan segera memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pemerintah ingin melindungi petani tebu dan mengurangi ketergantungan pada impor gula. Namun, pelaku usaha berharap pemerintah juga menyediakan insentif investasi, kepastian harga, serta regulasi yang konsisten. Dengan begitu, target swasembada gula dapat tercapai tanpa mengurangi daya saing industri nasional.

👁️ Dilihat 20 kali