Info Pemadaman Listrik PLN: DPR Desak Solusi Jangka Panjang

DPR Minta Penjelasan dan Langkah Nyata dari Pemerintah

Info pemadaman listrik PLN yang terjadi di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) memicu perhatian serius dari DPR RI. Selain itu, kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat penting mengenai perlunya penguatan ketahanan energi nasional. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab gangguan serta langkah penanganan yang sedang dilakukan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai upaya pemerintah dalam menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek sekaligus memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional pada masa mendatang. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional dapat terus terjaga.

Kekurangan Pasokan Batubara Jadi Perhatian

Ateng Sutisna mengingatkan bahwa persoalan pasokan energi primer tidak boleh dianggap sepele. Sebelumnya, ia telah menyoroti potensi kekurangan kontrak pasokan batubara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan 154 juta ton. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas operasional pembangkit listrik di berbagai wilayah. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah dan PLN memperkuat tata kelola pasokan batubara serta energi primer lainnya. Lebih lanjut, kebutuhan pembangkit listrik harus dipenuhi secara lebih terencana agar tidak menimbulkan kerentanan pada sistem kelistrikan nasional.

PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Bergilir

Menanggapi keluhan masyarakat, PLN menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa gangguan pasokan batubara berkalori menengah dan kendala teknis pada dua PLTU besar milik mitra independent power producer (IPP) menjadi faktor utama yang memengaruhi sistem kelistrikan. Sementara itu, PLN bersama Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Minerba terus mempercepat proses pemulihan. Bahkan, berbagai langkah percepatan kontrak pasokan batubara dan distribusi energi telah dilakukan untuk mengembalikan kondisi sistem kelistrikan secara optimal.

YLKI Minta Hak Konsumen Tetap Dipenuhi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemadaman listrik bergilir bukan sekadar gangguan teknis biasa. Di sisi lain, organisasi tersebut memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, pemadaman yang berulang menunjukkan adanya persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurut YLKI, listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, PLN diminta memastikan standar mutu pelayanan tetap terpenuhi. Apabila durasi dan frekuensi pemadaman memenuhi ketentuan yang berlaku, maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis.

PLN Pastikan Isu Pemadaman Total 3 Hari Adalah Hoaks

Di tengah situasi pemadaman bergilir, beredar informasi mengenai pemadaman listrik total selama tiga hari di wilayah Jawa dan Bali. Namun demikian, PLN menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks dan tidak berasal dari perusahaan. Karena itu, masyarakat diminta untuk selalu mengacu pada kanal komunikasi resmi dalam memperoleh informasi terkait layanan kelistrikan. Masyarakat dapat memanfaatkan situs resmi PLN, aplikasi PLN Mobile, maupun layanan Contact Center 123 untuk mendapatkan informasi terbaru. Pada akhirnya, DPR, YLKI, dan masyarakat berharap PLN tidak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi dan penguatan infrastruktur kelistrikan agar risiko pemadaman dapat diminimalkan di masa depan.

-5%