Revisi UU KPK Kembali Menguat, Ini Respons Tokoh Nasional

Revisi UU KPK Kembali Menguat Setelah Pernyataan Jokowi

Revisi UU KPK kembali menguat setelah Presiden Joko Widodo menyatakan persetujuannya untuk membuka peluang perubahan undang-undang tersebut. Isu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini langsung menjadi perbincangan nasional karena menyangkut arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak pihak menilai momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki regulasi yang dinilai melemahkan kewenangan lembaga antirasuah.

Pemerintah menyatakan bahwa pembahasan revisi UU KPK akan mengikuti mekanisme legislasi di DPR. Namun, sejumlah kalangan mengingatkan agar perubahan undang-undang KPK tidak justru mempersempit ruang gerak lembaga tersebut. Publik berharap proses revisi berjalan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

Tanggung Jawab Moral dalam Perubahan Undang-Undang KPK

Sejumlah mantan penyidik menilai revisi UU KPK kembali menguat bukan sekadar isu politik, tetapi menyangkut tanggung jawab moral pemimpin negara. Mereka berpendapat bahwa perubahan undang-undang sebelumnya telah berdampak langsung terhadap independensi dan efektivitas kinerja lembaga antikorupsi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap revisi benar-benar bertujuan memperkuat, bukan melemahkan.

Para eks penyidik juga menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Mereka meminta agar pembahasan perubahan UU KPK dilakukan secara terbuka sehingga publik dapat mengawasi setiap prosesnya.

Abraham Samad Dorong Kembalinya UU KPK Versi Lama

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Abraham Samad, mengusulkan kepada Prabowo Subianto agar mengembalikan undang-undang KPK ke versi lama. Ia menilai regulasi sebelumnya memberikan kewenangan lebih kuat kepada KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi besar.

Menurut Abraham Samad, revisi UU KPK harus mengembalikan independensi kelembagaan agar pemberantasan korupsi berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa political will pemerintah dan DPR menjadi kunci dalam menentukan arah perubahan regulasi tersebut.

Polemik Revisi UU KPK dan Sikap DPR

Revisi UU KPK kembali menguat ketika Presiden Joko Widodo menyerahkan pembahasan kepada DPR. Langkah ini memunculkan kritik karena sebagian pihak menilai pemerintah terkesan melempar tanggung jawab. Isu standar ganda pun mencuat di tengah perdebatan politik yang berkembang.

Di sisi lain, DPR memang memiliki kewenangan legislasi dalam membahas undang-undang. Karena itu, dinamika politik di parlemen akan sangat menentukan apakah revisi UU KPK benar-benar memperkuat sistem pemberantasan korupsi atau justru memunculkan polemik baru.

Masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK

Perubahan Undang-Undang KPK akan menjadi penentu arah masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika revisi dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, maka lembaga antikorupsi dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.

Sebaliknya, jika revisi hanya menjadi kompromi politik tanpa substansi penguatan, maka kepercayaan publik bisa semakin menurun. Oleh sebab itu, revisi UU KPK kembali menguat sebagai isu strategis yang membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil.

👁️ Dilihat 13 kali