Jakarta Kembali Kondusif Usai Demo Ricuh 25 Agustus, Aksi Buruh Dijadwalkan 28 Agustus

Kondisi Jakarta Pascakericuhan

Jakarta – Situasi di ibu kota pada Selasa, 26 Agustus 2025, berangsur kondusif usai kericuhan demonstrasi sehari sebelumnya di depan Gedung DPR/MPR RI. Sejumlah ruas jalan yang sempat rusak akibat bentrokan antara aparat dan massa aksi mulai dibersihkan sejak dini hari. Aktivitas masyarakat kembali normal meski aparat kepolisian tetap berjaga di beberapa titik rawan.

Dampak Demo 25 Agustus

Kericuhan pada 25 Agustus 2025 menyebabkan kerusakan fasilitas umum, terganggunya transportasi publik, hingga penutupan sementara jalan tol dan jalur KRL di sekitar Senayan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat sedikitnya 370 orang ditangkap oleh aparat dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, beberapa mahasiswa dan aktivis mengaku akan terus mengawal isu-isu kebijakan yang mereka tolak.

Tidak Ada Aksi Baru di DPR

Pada hari berikutnya, 26 Agustus, tidak ada aksi lanjutan di kawasan DPR. Polisi memastikan situasi sudah terkendali. “Kami telah melakukan pengamanan maksimal. Saat ini kondisi di sekitar Senayan normal, lalu lintas sudah bisa dilewati kembali,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Selasa pagi.

Pengaturan Lalu Lintas

Meski begitu, aturan lalu lintas seperti ganjil-genap tetap diberlakukan ketat untuk menghindari kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menugaskan petugas tambahan di lapangan agar mobilitas warga tidak terganggu, khususnya saat jam berangkat kerja. Beberapa titik jalan yang sempat rusak langsung diperbaiki pada malam hari pascakericuhan.

Fokus ke Aksi Buruh 28 Agustus

Sementara itu, perhatian publik kini beralih pada rencana aksi yang akan digelar pada 28 Agustus 2025. Sejumlah organisasi buruh, termasuk Partai Buruh dan KSPI, telah mengumumkan akan menggelar demonstrasi besar di depan Gedung DPR serta Istana Negara. Aksi ini juga direncanakan berlangsung di berbagai kota industri secara serentak.

Tuntutan Utama Buruh

Tuntutan utama para buruh meliputi kenaikan upah minimum sebesar 10,5 persen, penghapusan sistem outsourcing, pembentukan satgas khusus untuk menangani PHK, serta revisi undang-undang perburuhan. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, aksi tersebut akan dilakukan secara damai namun tetap menuntut perhatian serius pemerintah dan DPR.

Respons DPR

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa aspirasi buruh merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi undang-undang. Namun, ia mengingatkan bahwa proses revisi regulasi membutuhkan waktu. “Kami siap berdialog, tetapi masyarakat perlu memahami bahwa pembahasan undang-undang tidak bisa instan,” kata Dasco. Dengan demikian, pasca-demo ricuh 25 Agustus, publik kini menantikan bagaimana dinamika aksi 28 Agustus nanti akan berlangsung.