Bupati Pati Sudewo Dikritik Usai Naikkan PBB‑P2 250% dan Menuai Protes Warga

Kebijakan Kenaikan PBB‑P2

Bupati Pati, Sudewo, resmi menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) sebesar 250 % untuk tahun fiskal 2025. Keputusan ini disepakati usai rapat bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati pada 18 Mei 2025

Reaksi Warga dan Rencana Demonstrasi

Kebijakan itu memicu gelombang protes dari warga Kabupaten Pati. Masyarakat yang keberatan berencana menggelar unjuk rasa besar pada 13–14 Agustus 2025 dengan target massa hingga 50 ribu orang

Kronologi Kericuhan dengan Aparat

Konflik sempat memanas ketika warga dan Plt Sekda Pati adu mulut terkait penolakan kenaikan pajak. Dokumentasi saat itu menunjukkan penarikan donasi untuk aksi demo di Alun‑alun Pati

Bupati Tegas Tantang Aksi Massa

Ketimbang mundur, Sudewo justru menantang para pendemo: “Siapa yang mau melakukan penolakan… 50 ribu orang aja… saya tidak akan gentar!” kalimat yang memicu reaksi keras dari netizen

Profil Singkat Sudewo

Sudewo lahir di Pati, 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan teknik sipil di UNS Solo dan S2 Teknik Pembangunan di Undip Semarang. Sebelum menjabat sebagai bupati, ia pernah menjabat anggota DPR RI dan menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra sejak 2019

Penetapan Pasangan Pimpinan Daerah

Pasangan Sudewo‑Risma Ardhi Chandra menang Pilkada 2024 dengan meraih 53,54 % suara. KPU Kabupaten Pati resmi menetapkan hasil ini pada 9 Januari 2025 lalu,Keduanya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025 untuk periode jabatan 2025–2030

Rotasi Besar Pejabat Pemkab

Sebagai bagian dari penyegaran birokrasi, Sudewo melakukan rotasi terhadap 89–90 pejabat struktural eselon III dan IV pada Mei–Juni 2025. Ia menekankan pentingnya integritas dan pelayanan publik yang profesional

Tantangan Pembangunan Menanti

Menurut berbagai pengamat, Bupati Sudewo menghadapi pekerjaan rumah besar: mulai dari masalah infrastruktur, kesejahteraan petani dan nelayan, penyelesaian bencana alam, hingga isu rekrutmen perangkat desa yang belum ideal