DSI Resmi Beroperasi Atur Ekspor SDA

DSI Resmi Beroperasi Sejak Juni 2026

DSI resmi beroperasi sebagai langkah baru dalam memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai berjalan sejak 1 Juni 2026 dan resmi diluncurkan pada Senin, 24 Agustus 2026, di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan. CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perusahaan ini hadir untuk mendorong pengelolaan ekspor yang lebih transparan, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Pada tahap awal, DSI menangani tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, dan ferro alloy. Kehadiran perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan transaksi komoditas ekspor Indonesia.

DSI Fokus Mengawasi Ekspor Batu Bara dan CPO

Dalam operasional awalnya, DSI resmi beroperasi dengan fokus pada evaluasi dan pemantauan transaksi ekspor. Rosan menegaskan bahwa perusahaan tetap menghormati kontrak ekspor yang telah berjalan. Karena itu, kontrak jangka panjang yang sudah dibuat eksportir tetap dapat berlangsung secara normal. DSI akan lebih menekankan transparansi transaksi dan pengawasan tata kelola. Langkah tersebut bertujuan mengurangi potensi praktik manipulasi harga seperti under invoicing dan transfer pricing. Selain itu, DSI tidak mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, serta Bea Cukai tetap menjalankan kewenangan masing-masing dalam perizinan, pengaturan, dan pengawasan ekspor.

Model Perantara Jaga Kontrak Eksportir

Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan skema perantara atau intermediary model pada tahap awal hingga akhir 2026. Melalui model ini, eksportir tetap memiliki hak kepemilikan atas barang yang mereka perdagangkan. Hubungan komersial yang sudah terbentuk juga tetap berjalan tanpa perubahan mendasar. Aliran komoditas dan keuangan dapat berlangsung seperti sebelumnya. Dengan demikian, DSI resmi beroperasi tanpa mengganggu kontrak ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy yang telah ada. DSI juga tidak ingin menambah proses birokrasi baru bagi pelaku usaha. Sebaliknya, perusahaan akan memanfaatkan data yang sudah tersedia dari sistem kementerian dan Bea Cukai untuk mendukung pengawasan transaksi.

Jajaran Komisaris dan Direksi DSI

DSI turut memperkenalkan jajaran komisaris dan direksi yang akan menjalankan operasional perusahaan. M Syaifurrahman Noer menjadi Presiden Komisaris, sementara Mari Elka Pangestu, Tony Wenas, dan Harold Tjiptadjaja menjabat sebagai komisaris. Di tingkat direksi, Luke Thomas Mahony dipercaya sebagai Direktur Utama. Sinthya Roesly mengisi posisi Direktur Keuangan, sedangkan Nur Hidayat Udin menjadi Direktur Manajemen Risiko. Ivan Ferdiansyah Baely bertugas sebagai Direktur Legal dan Kepatuhan. Komposisi tersebut membawa pengalaman dari sektor pemerintahan, pertambangan, investasi, perbankan, infrastruktur, hukum, hingga manajemen risiko. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola ekspor SDA secara profesional.

DSI Pantau Ribuan Deklarasi Ekspor

Sejak mulai menjalankan perannya pada 1 Juni 2026, DSI telah menganalisis sekitar 6.500 deklarasi ekspor berdasarkan paparan manajemen. Nilai ekspor yang masuk dalam pemantauan mencapai lebih dari US$14 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya cakupan transaksi yang perlu dikelola secara transparan. Ke depan, DSI akan terus memantau perdagangan batu bara, CPO, dan ferro alloy sambil mengevaluasi tata kelola hingga akhir tahun. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi SDA nasional. Dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, DSI resmi beroperasi membawa agenda baru dalam tata kelola ekspor Indonesia tanpa menggantikan peran regulator yang sudah ada.

-5%