Eks Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Istri Diperiksa Terkait Dugaan Utang Rp10 Miliar

Kotamobagu – Mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, bersama istrinya, menjalani pemeriksaan penyidik Unit I Tipidkor Polda Sulawesi Utara pada Rabu, 20 Agustus 2025. Pemeriksaan berlangsung di ruang Unit IV Tipidkor Kotamobagu selama sekitar lima jam.

Pemeriksaan Intensif

Usai keluar dari ruang pemeriksaan, Benny dan istrinya langsung menggelar konferensi pers di sebuah kafe di kawasan Kotamobagu Timur. Langkah ini diambil untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait posisi mereka dalam kasus dugaan utang piutang senilai Rp10 miliar.

Dugaan Utang Pilkada

Kasus ini bermula dari laporan seorang pengusaha berinisial DD, yang mengklaim belum menerima pengembalian uang sebesar Rp10 miliar. Dana itu disebut-sebut terkait dengan Pilkada Kotamobagu 2024. Namun, Benny menegaskan bahwa dirinya maupun istrinya tidak pernah menerima, melihat, atau bahkan mengetahui keberadaan uang tersebut.

Pernyataan Tegas Benny

Dalam keterangannya, Benny menyebut bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa pihak yang meminjam atau menerima dana itu. Ia bahkan menambahkan bahwa informasi lebih rinci sebaiknya ditanyakan langsung kepada penyidik, karena ia merasa tidak berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Pemeriksaan Pihak Lain

Seiring dengan pemeriksaan terhadap Benny dan istrinya, polisi juga memanggil Nayodo Kurniawan, mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu, untuk dimintai keterangan. Langkah ini menandakan bahwa penyidikan terus berkembang dan berpotensi menyeret pihak lain yang diduga terlibat.

Riwayat Singkat Benny

Sebagai informasi, Benny Rhamdani bukan sosok baru di dunia politik. Lahir di Bandung pada 3 Maret 1968, ia aktif sebagai aktivis mahasiswa sebelum terjun ke politik. Benny pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara selama tiga periode (1999–2014), lalu duduk sebagai anggota DPD RI (2014–2019). Puncaknya, ia dipercaya Presiden Joko Widodo memimpin BP2MI pada 15 April 2020 hingga 20 Oktober 2024.

Posisi Politik Saat Ini

Selain pernah memimpin BP2MI, Benny kini masih tercatat sebagai Sekjen Partai Hanura. Dengan posisi strategis tersebut, kasus yang menjerat namanya tentu menjadi sorotan publik, khususnya dalam konteks dinamika politik menjelang tahun-tahun politik di Sulawesi Utara.

Kesimpulan

Kasus dugaan utang piutang Rp10 miliar yang menyeret nama Benny Rhamdani masih dalam tahap penyidikan. Meski ia membantah keras semua tuduhan, proses hukum tetap berjalan dan akan menentukan kejelasan kasus ini. Publik kini menunggu hasil lanjutan penyelidikan polisi untuk mengetahui siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab.