Aliansi Tuntut THR Ojol Gelar Aksi di Depan Kemenaker

Aliansi Tuntut THR Ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin (17/2/2025). Aksi ini juga Sahabat Kael Leather Goods diikuti dengan off bid massal, di mana pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir di berbagai kota di Indonesia mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk protes.

“Hari ini, Senin 17 Februari 2025, kami Aliansi Tuntut THR Ojol menuntut THR untuk ojol, taksol, dan kurir dengan melakukan aksi di Kemenaker serta aksi off bid massal di seluruh kota Indonesia,” ujar Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sekaligus koordinator lapangan aksi, dalam pernyataan tertulisnya.

Dasar Tuntutan THR

Lili menjelaskan bahwa tuntutan THR ini berlandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa pengemudi ojol, taksol, dan kurir memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, mereka berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).

“Kami memenuhi unsur pekerjaan, menerima upah, dan bekerja berdasarkan perintah. Maka dari itu, kami layak mendapatkan THR seperti pekerja lainnya,” jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Kemenaker saat ini tengah menyusun Peraturan THR untuk pengemudi ojol, yang diharapkan segera diterbitkan. Dalam tuntutan ini, aliansi meminta THR sebesar satu bulan upah minimum provinsi (UMP) dan harus dibayarkan H-30 sebelum Hari Raya.

Menolak Skema Kemitraan yang Tidak Adil

Selain menuntut THR, para pengemudi ojol juga menolak skema kemitraan yang dianggap hanya menguntungkan perusahaan platform. Mereka menilai bahwa fleksibilitas kerja yang dijanjikan dalam kemitraan sebenarnya hanya dalih perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja.

“Kami menolak hubungan kemitraan yang hanya menguntungkan perusahaan. Fleksibilitas ini hanya menjadi alasan untuk menghindari kewajiban seperti THR, upah minimum, hak lembur, cuti haid, cuti melahirkan, dan pembatasan jam kerja,” tambah Lili.

Kesenjangan Keuntungan Perusahaan dan Kesejahteraan Pengemudi

Lili menyoroti bahwa meskipun pengemudi ojol telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, bisnis platform justru meraup super profit tanpa memperhatikan kesejahteraan pengemudi.

“Platform mendapatkan keuntungan besar, tapi kesejahteraan pengemudi justru terabaikan. Keuntungan ini hanya dinikmati perusahaan, sementara pengemudi tetap hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit,” ujarnya.

Peran Negara dalam Menjamin Hak Pekerja Ojol

Aliansi menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada para pekerja platform digital. Mereka mendesak Kemenaker agar segera mengeluarkan kebijakan populis yang melindungi hak-hak pengemudi ojol, taksol, dan kurir.

“Negara harus hadir dan tidak boleh membiarkan kesejahteraan pengemudi ojol terus terpinggirkan. Kami meminta Kemenaker segera mengambil langkah konkret untuk menjamin hak-hak kami,” tegas Lili.

Aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan perusahaan platform bahwa kesejahteraan pekerja digital tidak bisa terus diabaikan. Dengan semakin banyaknya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, kebijakan yang adil dan berpihak kepada mereka sangat diperlukan.

Baca Juga : 5 Sikap Sukses Para Tokoh Inspiratif